Erick Thohir Tegas Soal IOC: Indonesia Taat UUD 1945
Polemik antara Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan pemerintah Indonesia kembali mencuat setelah keputusan kontroversial yang melarang Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Keputusan itu muncul sebagai buntut dari penolakan visa bagi atlet Israel. Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir langsung memberi tanggapan tegas.
Ia menegaskan bahwa sikap Indonesia bukan bentuk diskriminasi, melainkan wujud ketaatan terhadap konstitusi dan prinsip dasar UUD 1945. Dengan tenang namun tegas, Erick menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagai landasan moral dan etika.
Awal Polemik: IOC Batalkan Agenda Internasional
Keputusan IOC memicu reaksi luas di dunia olahraga. Lembaga itu menilai Indonesia melanggar prinsip kesetaraan atlet setelah menolak visa untuk delegasi Israel. Akibatnya, IOC memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan kejuaraan dunia di Jakarta tahun depan.
Langkah itu menimbulkan kekecewaan, terutama bagi federasi olahraga nasional yang telah menyiapkan infrastruktur dan jadwal. Namun, pemerintah Indonesia tetap teguh pada pendirian. Bagi mereka, prinsip tidak bisa ditukar dengan tekanan internasional.
Erick Thohir menilai keputusan tersebut terlalu reaktif. “Kita menghormati semua atlet, tetapi kita juga memiliki konstitusi yang harus dihormati dunia,” ujarnya.
Erick Thohir: “Sikap Indonesia Bukan Politik Kebencian”
Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick berbicara dengan nada tegas namun diplomatis. Ia menolak anggapan bahwa Indonesia bersikap diskriminatif. “Sikap kami bukan bentuk politik kebencian, melainkan konsistensi terhadap amanat konstitusi,” katanya.
Menurutnya, UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip itu menjadi dasar bagi setiap kebijakan luar negeri, termasuk dalam konteks keolahragaan.
Ia menegaskan bahwa Indonesia selalu membuka diri bagi semua negara yang menjunjung perdamaian dan keadilan. Namun, hubungan diplomatik dengan Israel hingga kini belum ada, sehingga keputusan soal visa memiliki dasar hukum dan moral yang jelas.
Erick juga menambahkan bahwa keputusan pemerintah tidak diambil secara sepihak. “Kami selalu berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI), agar langkah kami tetap proporsional,” tegasnya.
Prinsip UUD 1945 Jadi Pegangan
Dalam setiap pernyataannya, Erick selalu kembali pada dasar hukum tertinggi Indonesia. Ia menyebut bahwa UUD 1945 bukan sekadar dokumen, tetapi juga panduan moral yang mengikat seluruh kebijakan negara.
“Setiap tindakan pemerintah harus berakar pada nilai konstitusi. Indonesia menolak diskriminasi, tetapi juga menolak penjajahan dalam bentuk apa pun,” ujar Erick.
Pernyataan ini mendapat dukungan dari berbagai tokoh nasional. Mereka menilai langkah Erick mencerminkan keberanian diplomatik Indonesia yang tetap berpegang pada nilai kemanusiaan.
Selain itu, masyarakat luas juga memberikan dukungan di media sosial. Banyak yang menilai bahwa Indonesia berhak mempertahankan prinsip tanpa harus tunduk pada tekanan organisasi internasional.
Antara Olahraga dan Prinsip Politik Luar Negeri
Erick Thohir menyadari bahwa olahraga kerap menjadi alat diplomasi global. Namun, ia juga menegaskan bahwa diplomasi tidak berarti menyerahkan prinsip. “Olahraga memang menyatukan, tetapi prinsip bernegara tetap harus dipegang,” katanya.
Ia menilai bahwa posisi Indonesia tidak bertentangan dengan semangat Olimpiade. Justru, sikap tegas Indonesia menunjukkan bahwa sportivitas tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam moral dan kebijakan.
Menurut Erick, jika dunia ingin menghormati nilai kemanusiaan, maka mereka juga harus menghormati hak setiap negara untuk menegakkan konstitusi.
Dukungan dari Pemerintah dan Publik
Langkah Erick mendapat dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa kebijakan visa terhadap Israel sudah sejalan dengan sikap diplomatik Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Di sisi lain, para aktivis kemanusiaan juga memberikan apresiasi. Mereka menilai keputusan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Sementara itu, di kalangan masyarakat, dukungan terhadap Erick semakin meluas. Banyak yang menganggap keputusan itu sebagai bukti bahwa Indonesia tidak mudah goyah oleh tekanan global.
“Erick membuktikan bahwa Indonesia masih punya sikap,” tulis salah satu komentar netizen di media sosial.
Respons IOC dan Peluang Dialog
Meskipun kecewa dengan keputusan IOC, Erick tetap membuka pintu dialog. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia siap duduk bersama untuk mencari jalan tengah yang adil. “Kami ingin menjaga hubungan baik dengan IOC, tapi kami juga ingin prinsip kami dihormati,” ujarnya.
Erick bahkan mengusulkan agar IOC memahami konteks sejarah dan politik Indonesia. Ia menekankan bahwa keputusan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menghalangi atlet berkompetisi, tetapi untuk menjaga konsistensi kebijakan nasional.
Ia berharap IOC dapat melihat persoalan ini secara lebih bijak. “Kita tidak menolak olahraga, kita hanya ingin tetap setia pada nilai konstitusi,” tambahnya.
Indonesia Tetap Komit pada Perdamaian Dunia
Erick juga menegaskan kembali bahwa Indonesia tetap mendukung perdamaian global melalui olahraga. “Kami mendukung semua inisiatif yang mendorong keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang aktif dalam misi perdamaian internasional. Dari peran di PBB hingga dukungan terhadap negara-negara tertindas, Indonesia selalu berdiri di garis kemanusiaan.
Dengan nada optimis, Erick menegaskan bahwa insiden ini tidak akan menghentikan semangat Indonesia untuk terus berkontribusi di dunia olahraga. “Kami akan terus menyelenggarakan kejuaraan lain, membina atlet, dan menjaga semangat sportivitas,” tegasnya.
Kesimpulan: Prinsip Lebih Tinggi dari Tekanan
Kontroversi antara IOC dan Indonesia mungkin belum berakhir. Namun, sikap Erick Thohir menunjukkan bahwa prinsip nasional tidak bisa dikompromikan demi kepentingan sesaat.
Kemenpora, bersama pemerintah, menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten dengan UUD 1945 dan politik luar negeri bebas aktif.
Kemenangan sejati, bagi Indonesia, bukan hanya soal medali atau turnamen, melainkan tentang menegakkan nilai kemanusiaan dan kedaulatan bangsa.
Erick Thohir menutup pernyataannya dengan kalimat tegas: “Kita tidak menolak siapa pun, kita hanya setia pada amanat konstitusi.”
Baca Juga: Data vs Realita: Musim Kedua Hansi Flick Tak Seburuk Itu
